Panduan Login SSO ASN Digital dan Layanan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu
Dalam panduan yang disosialisasikan, mekanisme pengajuan dibagi menjadi dua jalur utama berdasarkan keputusan dari masing-masing pegawai. Bagi PPPK Paruh Waktu yang memilih untuk melanjutkan perjanjian kerja, sistem menyediakan fitur unggahan dokumen kelengkapan yang mudah, baik melalui skema unggah manual dengan batas berkas maksimal 1 MB berformat PDF maupun penarikan berkas otomatis terintegrasi dari E-Dokumen SIPP ASN. Sebaliknya, bagi pegawai yang menyatakan tidak bersedia melanjutkan, sistem mewajibkan mereka untuk mengunggah Surat Permohonan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri secara formal ke dalam sistem. Seluruh pelacakan status pengajuan dapat dipantau secara berkala secara berkala melalui dashboard interaktif akun masing-masing pegawai.
Untuk mendukung kelancaran transisi digital ini, BKPSDM Kabupaten Grobogan juga menyediakan layanan bantuan atau helpdesk responsif guna mengantisipasi kendala teknis selama proses pengajuan. Para pegawai yang membutuhkan asistensi dapat langsung menghubungi saluran komunikasi resmi melalui nomor WhatsApp 085229101884 atau via pos-el di bkpsdm@grobogan.go.id. Pihak BKPSDM mengimbau seluruh ASN dan PPPK paruh waktu terkait untuk selalu memastikan validitas dokumen yang diunggah serta memantau akun mereka secara berkala demi menjamin kelancaran administrasi kepegawaian di wilayah Kabupaten Grobogan.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPSDM) Kabupaten Grobogan resmi merilis panduan pengguna terbaru mengenai sistem Login Single Sign-On (SSO) ASN Digital dan Layanan Perpanjangan Perjanjian Kerja (PK) PPPK Paruh Waktu melalui platform Griya ASN. Langkah digitalisasi ini dihadirkan sebagai perwujudan gerbang inovatif layanan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang mengusung prinsip mudah, cepat, dan aman. Melalui sistem terintegrasi yang dapat diakses pada laman resmi Griya ASN BKPSDM Grobogan, para pegawai kini dapat memproses administrasi kepegawaian mereka secara mandiri dan transparan tanpa perlu melalui birokrasi manual yang panjang.
Author
